PATRIOTNKRI.COM - Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin telah melaporkan nama-nama penyokong dana makar ke polisi. Hal itu dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran UU pidana yang berlaku di Indonesia.

"Kita tidak bisa sebut seseorang. Kalau diminta para penegak hukum itu sudah kami sampaikan. Tanyanya jangan ke PPATK, tapi polisi dong," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin seusai konferensi pers 'Prioritas Kinerja PPATK Tahun 2017' di kantornya, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).

Ahmad tidak mau membeberkan nama-nama di balik aliran dana tersebut. Semua hal yang dibutuhkan pihak kepolisian telah diberikan.

"Semua sudah disampaikan ke penegak hukum, saya lupa angkanya," imbuh Ahmad.

Sementara itu, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan penelusuran dana terkait dengan demonstrasi atau dugaan makar dilakukan karena ada indikasi pelanggaran pidana. Meski begitu, bukan berarti pemerintah anti-kritik.

"Kalau terkait demonstrasi atau pengungkapan ekspresi, itu hak warga negara dan dijamin dalam peraturan UU. Tapi, menurut saya, kalau mengarah perbuatan kriminal kepada makar atau kepada kekacauan lainnya, itu kewajiban kita, sebagai lembaga negara untuk support ke aparat penegak hukum," papar Ediana.

Ediana menjelaskan data yang diberikan kepada polisi untuk melihat kaitan adanya pelanggaran pidana atau tidak. Karena itu, pihaknya melakukan koordinasi sebagai bentuk keseimbangan sistem.

"Telusuri apakah ada unsur sifat kerja sama atau sistematik yang melanggar UU di Indonesia. Mengenai hal itu, kita koordinasi dengan penegak hukum untuk mencari keseimbangan. Jangan timbul kesan bahwa demo adalah sesuatu yang dilarang," ujar Ediana.

Polisi Belum Bisa Buka Soal Penyandang Dana dalam Kasus Makar

Pengembangan siapa penyandang dana untuk aksi makar masih dalam penelusuran. Polisi pun masih merahasiakan nama yang diduga sebagai penyandang dana untuk aksi penggulingan kekuasaan yang sah tersebut.

Pihak kepolisian masih belum bisa menyampaikan informasi soal penyandang dana makar ke publik. Sebab menurut Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, hal tersebut belum masuk pada tahap kesimpulan.

"Tentu pemeriksaan tidak bisa disampaikan utuh kepada masyarakat karena berkaitan substansi perkara. Nanti saat hasil pemeriksaan rampung, penyidik telah melakukan kesimpulan, nanti akan disampaikan," ujar Boy di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017).

Menurutnya, polisi harus berhati-hati dalam menangani kasus ini. Polisi tidak bisa asal menuduh pihak tertentu tanpa penyelidikan menyeluruh.

"Apakah pemeriksaan pada orang-orang tertentu memiliki unsur perbantuan dalam hal pendanaan dugaan makar atau tidak, semua masih berjalan," kata Boy.

"Kita harus hati-hati. Tidak bisa serta merta menuduh begitu saja," lanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan telah melaporkan nama-nama penyokong dana makar ke polisi. Hal tersebut dikarenakan adanya indikasi pelanggaran UU pidana yang berlaku di Indonesia.

"Kita tidak bisa sebut seseorang. Kalau diminta para penegak hukum itu sudah kami sampaikan. Tanyanya jangan ke PPATK, tapi polisi dong," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin usai konferensi pers 'Prioritas Kinerja PPATK Tahun 2017' di kantornya, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (9/1/17).

sumber: detik.com

Share this: